KRONOLOGIS PENOLAKAN PENGURUS GKPS RESORT POLONIA TERHADAP SK PP NO. 220/3-PP/2018

KRONOLOGIS PENOLAKAN PENGURUS GKPS RESORT POLONIA TERHADAP SK PP NO. 220/3-PP/2018

Memperhatikan banyaknya informasi dan persepsi tentang kejadian di Resort Polonia, terutama yang berasal dari pihak ketiga,  supaya para pihak dapat memberikan penilaian yang benar atas persoalan ini, maka kami Pengurus GKPS Resort Polonia Medan menyampaikan kronologi sebagai berikut:
 
1. 30 Mei 2018
Pdt. Jeddy mengirimkan SK Mutasi No. 220/3-PP/2018 ke Sekretaris Resort untuk menginformasikan bahwa ia akan mutasi dan sekertaris Resort membagikan ke WA group PMJ dan Pengurus Resort dengan ijin dari Pdt Jeddy.
 
2. 31 Mei 2018
SK Mutasi Pdt. Jeddy Saragih melanggar PRT GKPS pasal 39 butir d dan SK tersebut tidak sah secara hUkum karena tidak selayaknya  SK Mutasi tidak menunjuk kepada Peraturan Mutasi ( Peraturan Mutasi pelayan penuh waktu GKPS No. 232/SK-1-PP/2012 tidak ada dalam SK Mutasi tersebut)
Maka kami Pengurus GKPS Resort Polonia keberatan dan memohon SK Pimpinan Pusat GKPS No. 220/3-PP/2018 DITINJAU KEMBALI. (Download Peraturan Mutasi GKPS : https://bit.ly/2ZsD27G)
 
3. 1 Juni 2018
Sermon Hadomuan  (Sermon se Resort Polonia) di GKPS Hangtuah setelah pembahasan Apistel dan Sibasaon maka dibahaslah surat tentang surat  mutasi  dari Pimpinan Pusat di atas, dan membuat keputusan :
a. Berangkat ke P. Siantar untuk beraudiensi dengan Pimpinan Pusat (PP)
b. Menyampaikan keberatan SK Mutasi No. 220/3-PP/2018, dan apabila keberatan tidak diindahkan oleh Pimpinan Pusat, maka kami akan mempertimbangkan untuk mengambil sikap :
i. Tidak menerima Penempatan Pendeta Baru (Pengganti) di Resort Polonia Medan, sampai tahun 2020.
ii. Kami akan menangguhkan penyetoran Bulung Setor (Keuangan Umum) sampai tahun 2020.
 
4. 04 Juni  2018
Berangkat ke P. siantar dengan menggunakan 2 Bus dan Mobil Pribadi
a. Pada saat itu Ephorus menyatakan bahwa sudah ada Peraturan Mutasi Pegawai yang baru.
b. Sebelum SK Mutasi dikeluarkan, Ephorus menyatakan sudah 3 kali mengubungi Pdt. Jeddy  tentang mutasinya, tetapi setelah konfirmasi dengan Pdt. Jeddy menyatakan bahwa Ephorus tidak pernah menghubunginya.
c. Ephorus  berjanji untuk mengirimkan peraturan yang baru tersebut kepada kami, tapi sampai sekarang belum kami terima.
d. Kemudian pada pertemuan MG dan PP pada Sidang MG di P Siantar, disampaikan oleh PP bahwa Pdt Jeddy Saragih dipindahkan untuk menyelamatkan pendeta tersebut, karena banyak jemaat di Resort Polonia yang tidak suka sama Pdt. Jeddy. Hal ini adalah suatu fitnah karena hubungan jemaat dengan Pdt selama ini amat harmonis.
 
5. 21 Juni 2018, Jam 10.00 WIB.
Pendeta Senior : Pdt. HM. Girsang, Pdt SA. Girsang, Pdt. Ch. E. Purba datang menjumpai PP di Kuala Namu, supaya menangguhkan SK Pdt. Jeddy tapi tetap ditolak oleh PP. “Tangguhkan ham ma SK ai, janah parsahapkon nasiam ma sidea“, kata Pdt. HMG kepada Ephorus dan Sekjend saat itu.
 
6. 23 Juni 2018
Kami mengirim surat ke-2 ke PP No. :  21 / 1-IV/2018 tanggal 23 Juni 2018 untuk meminta Jawaban Surat No. 14/1-IV/2018 tanggal 1 Juni 2018 yang lalu, tetapi PP tidak pernah membalasnya.
 
7. 7 Juli 2018 (Serah Terima Jabatan GAGAL)
Kami menerima surat dari Preses Distrik IV No. 06/Prs-D.IV/2018 tertanggal 07 Juli 2018 perihal serah terima jabatan Pendeta Resort Polonia dari Pdt. Jeddy Saragih ke Pdt. Novel Saragih yang diadakan pada hari Minggu 15 Juli 2018, jam 12.00 Wib. di GKPS Hang Tuah, tidak terlaksana dengan baik, anggota jemaatpun banyak yang hadir yang ingin menyaksikan serah terima tersebut, tetapi karena ketidakhadiran PP datang ke Resort Polonia yang membuat beberapa jemaat bertanya-tanya tentang niat baik untuk menyelesaikan masalah ini.
Kami menyampaikan kepada Preses Distrik IV, bahwa permasalahan ini sebenarnya gampang bila PP hadir didalam acara serah terima ini, dan memberikan penjelasan tentang Mutasi Pdt. Jeddy Saragih dan bila ada kesalahan dalam SK Mutasi ini PP meminta maaf dan meminta pengertian dari Jemaat di Resort ini.
Maka kami (Yang hadir di pertemuan tersebut) dan Preses Distrik IV sepakat untuk menjadwal ulang waktu serah terima dan akan di hadiri PP.
 
8. 18 Juli 2018 (Serah Terima Jabatan di Paksakan di Kantor Pusat)
Tetapi PP telah membuat undangan untuk serah terima jabatan Pendeta Resort  dari Pdt Jeddy Saragih ke Pdt. Novel Saragih di Kantor Pusat. Menurut informasi yang kami dapatkan dari berbagai pihak termasuk pendapat dari Pendeta Senior bahwa serah terima jabatan Pendeta Resort lazimnya diadakan di resort bersangkutan, PP terkesan memaksakan diri dengan kekuasaan yang ada padanya bukan dengan pendekatan seperti sebagai seorang Bapa kepada Anak-anaknya.
 
Serah terima dipaksakan oleh PP tanggal 20 Juli 2019 dengan saksi oknum tertentu tanpa disertkan pengurs resort, menurut kebiasaan serah terima ranahnya resort dilakukan di resort. Suatu kejanggalan dilakukan di kantor pusat sepertinya menunjukkan kekuasaan dan memakai kekuasaan tangan besi.
 
Pengurus Resort Polonia memohon agar serah terima ditunda sebab dampak dari serah terima ini di Resort Polonia keresahan, maka Pengurus GKPS Resort Polonia tidak mau menandatangani naskah serah terima tersebut.
 
9. 24 Juli 2018
Pengurus Resort mengirim surat No. :  29 / 1-IV/2018 tertanggal  26 Juli  2018 ke Majelis Gereja (MG) dan ke Majelis Pendeta (MP) yang sampai saat ini belum kami terima balasan secara tertulis sejauh mana tindakan yang dilakukan oleh MG dan MP pasal Serah terima  jabatan pendeta Resort Polonia dari Pdt. Jeddy Saragih ke Pdt. Novel Saragih yang membuat keresahan di Resort Polonia.
 
10. 14 Agustus 2018. Pendaftaran Perkara
Karena penyelesaian tidak ada membawa hasil dan semua usaha sudah ditempuh, maka Pengurus GKPS Resort Polonia mendaftarkan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri P. Siantar. No. 77/Pdr.G/2018/PN.PMS
Hakim pengadilan P. Siantar menilai bahwa pengalaman menangani gugatan secara perdata 80 % berhasil bila diadakan Mediasi kepada Penggugat dan Tergugat .
Tetapi Mediasi 3 kali yang ditawarkan Hakim Pengadilan P. Siantar penggugat (Pengurus GKPS Resort Polonia) telah  menghadiri mediasi  yang ditawarkan Hakim Pengadilan P. Siantar, tetapi sangat  disayangkan tergugat 1 (Pimpinan Pusat) tidak pernah hadir menghadiri mediasi tersebut.
Kami berharap bahwa  lewat mediasi ini dapat diselesaikan maka gugatan  oleh penggugat dapat dicabut di Pengadilan Negeri P. Siantar.
11. 6 Januari 2019
Rumah resort dibongkar oleh beberapa warga  Hang Tuah yang tidak berhak. Oleh karena itu Pengurus Resot Polonia melaporkan ke POLDA SUMUT, dan pengaduan dilimpahkan ke Polrestabes Medan.
 
12. 16 Januari 2019
Ephorus, Pdt. Sigiro, dan St. Nedi Ivo Saragih (salah seorang anggota Majelis Gereja) datang  menjumpai (manisei) Pengurus Resort  dan sudah setuju akan mengeluarkan SK Penempatan Pendeta yang baru, dan menyuruh Pengurus Resort Polonia datang ke Kantor Pusat pada Sabtu 19 Januari 2019. Ini sesuai  dengan rekomendasi MG untuk ‘manisei’ Resort Polonia, dan juga pada waktu itu sedang diadakan Sidang Majelis Pendeta, agar masalah ini selesai.
 
13. 19 Januari 2019
Pengurus Resort datang ke Kantor Pusat dan tiba pukul 12.15 WIB dan melapor ke Sekretaris Pimpinan Pusat dan menurut Sekretaris Pimpinan Pusat bahwa Ephorus sedang melayat mertua salah seorang pendeta yang meninggal dunia. Pukul 15.10 WIB, Pimpinan Pusat (Ephorus) datang ke kantor dan menyatakan belum sempat berkoordinasi dengan Sekjen, maka SK Penempatan pendeta yang baru tidak jadi dibuat. Pengurus Resort sangat kecewa dengan sikap PP, dimana tanggal 16 Januari sudah sepakat adanya SK baru. Pengurus Resort menerima PP pada 16 Januari di Cambridge Medan, dengan harapan agar persoalan ini segera selesai, ternyata kembali dikecewakan.
 
14. 19 Januari  2019.
Untuk menghindari kehilangan inventaris di dalam rumah dan pengrusakan Rumah Resort, maka pengurus Resort selaku penanggungjawab seluruh asset Resort, menutup kembali rumah resort (dengan me-las pintu yang sudah rusak dan garasi). Hal ini sesuai dengan PRT GKPS Pasal 31 ayat d. (Download PRT GKPS : https://bit.ly/2ZCmmej)
 
15. 25 April 20109
Sampai sekarang perkara di Pengadilan Negeri P. Siantar masih berlanjut dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi penggugat. Saat ini mendengarkan kesaksian saksi penggugat yang ketiga.
 
16. April 2019
Pdt. Robert Saragih dan kawan-kawan (5 orang pendeta) diutus Pimpinan Pusat dan menelepon Wakil Ketua Resort Polonia untuk bertemu membicarakan permasalah di Resort Polonia. Tetapi  Pengurus GKPS Resort Polonia tidak bersedia bila hanya membicarakannya saja, Pengurus GKPS Resort Polonia mau yang kongkrit yaitu adanya SK. Penempatan pendeta yang baru. Pengurus Resort tidak mau dibohongi lagi oleh Pimpinan Pusat seperti kejadian tgl 16 dan 19 Januari 2019.
 
17. 15 Juni 2019
PMJ dan beberapa warga Hangtuah kembali membongkar Rumah Resort, dan  membuang pintu besi. Merasa punya legitimasi melakukan pembongkaran karena disertai polisi.
 
18. 15-16 Juni 2019
Pengurus Resort, kembali melaporkan kejadian pembongkaran ke Polrestabes Medan
 
19. 18 Juni 2019
Untuk menjaga Inventaris Resort, kembali Pengurus Resort melakukan penutupan (dgn las)  dan jam 23:00 polisi ramai datang ada 10 mobil pengamanan, pengurus bilang ke polisi mereka berat sebelah, kalau kita mengadu tidak ditanggapi kalau mereka telpon aja langsung ramai polisi. “Ada apa ini, memihak kan ? sepertinya ada keberpihakan pihak Kepolisian dalam menangani kasus ini !!”  Kata Pengurus Resort.
 
PENUTUP
Demikianlah Kronologis ini dibuat agar sipembaca mengetahui duduk perkaranya, maksud dan tujuan pengurus GKPS Resort Polonia tidak menerima SK Mutasi ini supaya ke depan PP mengeluarkan Keputusan sesuai dengan aturan yang telah ada.
 
Dari Kami Pengurus GKPS Resort Polonia Medan yang  mengasihi GKPS
Medan, 19 Juni 2019.


KRONOLOGIS PENOLAKAN PENGURUS GKPS RESORT POLONIA TERHADAP SK PP NO. 220/3-PP/2018

Pengurus DSRP Padaskon Patipatian hubani Kel. Sy. Rapmulia Saragih

Bani ari Sabtu, 30 Maret 2019, marujung goluh sahalak anggota Diakonia Sosial Resort Polonia (DSRP) Medan, aima inang Masni Domu Roma Sihombing, sinrumahni Sy. Rapmulia Saragih, hun Sektor 4 Galilea, Jemaat GKPS Padang Bulan Medan.

Continue reading “Pengurus DSRP Padaskon Patipatian hubani Kel. Sy. Rapmulia Saragih”